Dampak ekonomi mewabahnya virus corona mulai terasa bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Banyaknya instansi yang menerapkan kerja ...
Dampak ekonomi mewabahnya virus corona mulai terasa bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Banyaknya instansi yang menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) membuat pekerja harian mulai kehilangan pendapatan.
Seperti misalnya yang dialami oleh Agus (35), yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Dia tidak khawatir untuk biaya makan selama dua minggu ke depan. Dia masih akan dapat menggunakan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tetapi tabungan itu tidak akan cukup untuk membayar kontrakan rumah dan cicilan sepeda motornya. Padahal setiap bulan, ia harus menyisihkan sedikitnya Rp 2 juta untuk membayar cicilan dan uang sewa rumah.
"Apa pemerintah mau menanggung cicilan saya?" ungkap Agus, mengutip liputan6.com, Jumat, (20/03/20).
Hal senada juga diungkapkan oleh Epi (30). Warga Jakarta ini meminta agar semua kewajiban cicilan ditunda dulu. Pemerintah harus memberikan pengertian pada pihak perbankan maupun lembaga keuangan untuk menunda sementara penagihan cicilan.
Juru bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sekar Putih Djarot mengatakan Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur terdampak virus corona. Stimulus yang diberikan untuk memberikan ruang kepada sektor rill untuk tetap bisa menjalankan usahanya.
"Karena hal ini penting untuk menggerakan roda perekonomian," kata Juru bicara OJK, Sekar Putih Djarot kepada Merdeka.com, Jakarta, Jumat (20/3).
OJK bahkan telah meminta sektor perbankan untuk memberikan stimulus kepada debitur terdampak penyebaran virus corona. Dalam hal ini, OJK membuat aturan yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.3/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
"Stimulus yang dimaksud terbagi menjadi dua," lanjut Sekar.
Pertama penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp 10 miliar.
Kedua restrukturisasi melalui peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit.
"Relaksasi pengaturan ini berlaku untuk debitur Non-UMKM dan UMKM," ujar Sekar.
Aturan ini telah diundangkan pada 16 Maret 2020 dan berlaku hingga 31 Maret 2021. Terkait mekanisme penerapan selanjutnya, kata Sekar diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank. Bank bisa melakukan penyesuaian dengan kapasitas debitur.
Lewat aturan ini OJK berharap perbankan bisa proaktif dalam mengidentifikasi debitur yang terdampak penyebaran covid-19. Lalu menerapkan stimulus yang telah ditetapkan OJK.
Posts
COMMENTS